Rembang (Kemenag) – Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang, Moh. Mukson didampingi jajaran pimpinan, melakukan kunjungan ke DPRD Kabupaten Rembang.
Kunjungan berlangsung pada Senin (20/1/2025) di ruang rapat Setwan dan diterima oleh Ketua DPRD Kabupaten Rembang Abdul Rouf, dan wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang Bisri Cholil Laqouf.
Moh. Mukson mengatakan, kunjungan ini dalam rangka sharing program dan kebijakan Kementerian Agama, terutama pada tahun anggaran 2025. “Kemenag memang instansi vertical. Tapi program-program kami turut mendukung Pembangunan Masyarakat Rembang dalam berbagai bidang keagamaan. Karena itu kami ingin berdiskusi dengan DPRD agar program-program itu terselenggara dengan baik,” katanya.
Beberapa program yang disampaikan antara lain, haji, pendidikan madrasah, guru Pendidikan Agama Islam di sekolah, dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam (LPKI).
Kasi PHU Kemenag Rembang, Ali Muchyidin menyampaikan perkembangan haji. Dijelaskannya, hingga kini terdata sebesar 840 jemaah haji yang berhak lunas tahun 2025. Rinciannya, 810 jemaah berdasarkan nomor urut porsi, da 30 jemaah lansia. “Adapun Jemaah haji Cadangan sejumlah 310. Jemaah Cadangan ini bisa berangkat kalua ada Jemaah haji nomor urut tidak berangkat. Asal Jemaah Cadangan tersebut sudah melakukan pelunasan, maka bisa menggantikan Jemaah haji nomor urut yang batal berangkat tersebut,” jelas Ali menjawab banyak sekali pertanyaan tentang kepastian berangkat Jemaah haji Cadangan.
Kasi PD Pontren, Hanik Khuriana menyampaikan apresiasi Pemkab yang telah memberikan penghargaan kepada 6 santri pemenang MTQ berupa umroh. Pihaknya kembali meminta dukungan pemerintah untuk pelaksanaan Musabaqoh Qiroatil Kutub (MQK) tahun 2025 yang akan digelar di Sulawesi Selatan. “Untuk itu kami mohon dana hibah untuk Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Rembang agar ditambah. Karena biasanya Rembang yang ditunjuk mewakili Kanwil Kemenag Jateng mengikuti MQK ini,” ucapnya.
Kasi PAI, Abdul Azis mengutarakan permasalahan guru PAI. Dia menjelaskan, guru PAI SD dan SMP yang sudah Pretest dan akan terfasilitasi mengikuti PPG tahun 2025 dengan Anggaran APBD yaitu sejumlah 320 Guru.
Namun masih ada Guru PAI SD, SMP, SMA dan SMK yang belum pretest, padahal sudah memenuhi syarat untuk mengikuti PPG tahun 2025. “Untuk SD dan SMP sejumlah 35. Sedangkan untuk SMA dan SMK sejumlah 21 guru. Mohon kiranya bisa difasilitasi dengan Anggaran APBD,” kata Aziz.
Aziz juga menyampaikan permohonan bantuan anggaran untuk Kegiatan MAPSI bagi siswa SD dan SMP Melalui KKG PAI SD dan MGMP PAI SMP, baik tingkat Kabupaten maupun Provinsi.
Aziz juga memohon dukungan Pemkab Rembang untuk pelaksanaan lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Seni Islami (MAPSI) tahun 2025,baik Tingkat SD, SMP maupun SMA/SMK.
Kasi Pendidikan Madrasah Sumardi mengungkapkan, sebanyak 1.008 guru madrasah, baik di RA, MI, MTs dan MA belum mendapatan insentif dari manapun. “Mohon dari DPRD Rembang akan bisa mengaspirasikan dan memperjuangkan 1.008 guru tersebut agar setidaknya mendapatkan insentif dari APBD,” kata Sumardi.
Abdul Rouf menerima semua masukan dan akan dibahas dengan anggota DPRD, sesuai dengan komisinya masing-masing.
Sementara Gus Gipul memberikan masukan untuk memperluas penguatan moderasi beragama di sekolah umum. “Kami juga menyoroti soal haji, dan minta Kemenag Rembang agar fokus mengurus haji. Termasuk pelaksanaan manasik haji bagi Petugas Haji Daerah,” ungkapnya.
Humas
